beritaterkini-indonesia.com - Dialog antara Tim Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali dengan pihak PT Bali Turtle Island Development (BTID) berlangsung cukup sengit pada Kamis, 23 April 2026, di Denpasar.
Wakil Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. Somvir, mengungkapkan bahwa saat dirinya bersama tim melakukan peninjauan ke Karangasem untuk memeriksa lahan pengganti, pihak BTID dinilai belum membawa dokumen yang lengkap.
Menurutnya, setiap persoalan seharusnya dapat diselesaikan secara damai. Namun, dalam pertemuan tersebut justru muncul saling tuding. Ia menegaskan bahwa ketika tim berada langsung di Karangasem, manajemen BTID tidak menyiapkan data secara menyeluruh.
Somvir kemudian meminta BTID agar lebih serius mempersiapkan dokumen lengkap, khususnya terkait sertifikat lahan pengganti. Ia menekankan bahwa persoalan ini bukan hanya menyangkut nama perusahaan, tetapi juga citra Bali di mata dunia internasional. Menurutnya, masyarakat global lebih mengenal Bali dibandingkan BTID, sehingga segala persoalan administrasi harus disiapkan dengan baik.
Ia juga menyoroti bahwa saat kunjungan ke Karangasem, pihak BTID disebut belum dapat menunjukkan secara pasti lokasi lahan tukar guling tersebut.
Somvir bahkan menyarankan agar pihak BTID terlebih dahulu “merenung, meditasi, atau yoga” sebelum kembali membawa data yang benar dan akurat. Ia menilai forum tersebut bukan tempat untuk saling berdebat seperti di pengadilan, melainkan ruang untuk menyampaikan fakta.
Selain itu, ia menyampaikan adanya keluhan bahwa Karangasem diduga mengalami kerugian besar, sementara keuntungan justru dinikmati di lokasi lain. Menurutnya, kondisi tersebut tidak adil, terlebih jika lahan pengganti berada di area pegunungan yang sulit dimanfaatkan untuk pertanian.
Ia kembali meminta seluruh tim BTID agar pada rapat dengar pendapat berikutnya membawa sertifikat asli agar dapat dilakukan pengecekan silang. Jika dokumen tersebut dapat ditunjukkan, maka jalur di kawasan BTID, termasuk akses Pol PP Line, dapat dibuka kembali.
Somvir juga berharap pihak yang dihadirkan BTID dalam rapat selanjutnya adalah orang-orang yang benar-benar kompeten dan memahami persoalan secara detail.
Di akhir pernyataannya, ia menegaskan dukungan terhadap investasi besar yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun investasi tersebut harus dilakukan secara bersih, hijau, dan transparan. Ia juga mengingatkan agar kawasan mangrove tetap dijaga dan dipulihkan sebagaimana mestinya, serta meminta adanya keadilan bagi Karangasem dalam penyediaan lahan pengganti.
