Berita Terkini Indonesia -- Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga sebagai bagian dari kontribusi aktif dalam mendukung proses pembangunan di wilayah Kepri.
"Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri di Tanjungpinang," ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad di Batam, Rabu.
Pandra menyatakan, kehadiran Kapolda dalam forum Musrenbang merupakan bentuk nyata dukungan dan sinergi lintas sektor yang diperlukan untuk memperkuat pembangunan daerah.
“Kapolda menekankan pentingnya kolaborasi berbagai sektor guna memastikan pembangunan di Kepri dapat berjalan secara maksimal,” tambahnya.
Karena itu, lanjut Pandra, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu prioritas utama Polda Kepri agar roda pembangunan dapat terus bergerak dengan lancar.
Dalam forum tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan, seperti keberhasilan dalam program ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi Kepri yang tercatat mencapai 5,02 persen di tahun 2024, dengan inflasi yang berhasil ditekan hingga 2,09 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri naik menjadi 79,89 poin.
Data-data tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Polda Kepri dalam merumuskan strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di provinsi berjuluk Negeri Segantang Lada itu.
"Pak Gubernur juga menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antarlembaga serta kesinambungan program pembangunan agar Kepri terus menjadi provinsi yang kompetitif di tingkat nasional," ungkap Pandra.
Selain itu, Musrenbang Provinsi Kepri juga membahas prioritas pembangunan tahun 2026 yang mencakup layanan kesehatan gratis, program beasiswa, pemberdayaan nelayan dan petani, pengembangan infrastruktur strategis, hingga penguatan sektor pariwisata.
Musrenbang ini berlangsung di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (27/5), dengan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, anggota DPRD, perwakilan kementerian, instansi vertikal, kalangan akademisi, tokoh masyarakat, serta elemen strategis lainnya.