Berita Terkini Indonesia -- Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali mendatangi gedung DPRD Bali pada Senin (25/8/2025) untuk menagih janji dewan terkait pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang angkutan sewa khusus (ASK). Mereka menilai proses penyusunan perda tersebut berjalan lambat dan belum ada kejelasan, padahal sebelumnya DPRD Bali berkomitmen merampungkannya dalam waktu enam bulan.
Koordinator forum, I Made Darmayasa, menyebut anggota dewan telah ingkar janji karena hingga kini regulasi yang dijanjikan belum juga disahkan. Ia memperingatkan jika dalam sebulan ke depan perda itu tak juga disahkan, maka massa yang akan turun ke DPRD akan jauh lebih besar. Forum yang terdiri dari 118 paguyuban dengan lebih dari 5.000 sopir terus mendesak kejelasan.
Meski begitu, forum sopir sudah menerima naskah akademik sebagai dasar pembahasan. Mereka akan memastikan enam tuntutan yang diajukan telah masuk dalam draft. Enam poin itu mencakup pembatasan kuota taksi online, penataan vendor angkutan sewa khusus seperti rental mobil dan motor, penetapan tarif standar, hingga standardisasi bagi sopir pariwisata dari luar Bali.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack memastikan raperda ASK akan dibahas dalam rapat paripurna pada 1 September mendatang. Ia menargetkan perda bisa disahkan paling lambat akhir September atau awal Oktober 2025.
Dewa Jack menjelaskan, draft raperda baru masuk pada 5 Agustus lalu dan sempat tertunda karena agenda Hari Jadi Provinsi Bali dan peringatan HUT RI ke-80. Ia menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Kementerian Perhubungan, serta memastikan rencana pembentukan perda ASK telah mendapat persetujuan dari kedua kementerian tersebut.
