Melalui mekanisme tersebut, pegawai diberikan kesempatan untuk memberikan suara terhadap calon pejabat yang dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Hukum melakukan pembaruan dalam proses pengisian jabatan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memimpin langsung pelaksanaan uji coba e-voting tersebut di Surabaya. Sistem ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dalam proses penentuan pejabat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta mengatakan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
Pemanfaatan teknologi digital juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan internal kementerian, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu bentuk penerapannya adalah penggunaan sistem digital dalam proses manajemen talenta.
Kementerian Hukum sebelumnya telah mengembangkan sistem bernama Satria. Sistem tersebut digunakan untuk mengelola berbagai informasi mengenai kompetensi, prestasi, serta rekam jejak pegawai yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
Selain sistem Satria, Kementerian Hukum kemudian mengembangkan e-voting untuk membantu memetakan pegawai yang dianggap memiliki potensi dan prestasi. Data tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengisian jabatan tertentu.
Jawa Timur dipilih sebagai lokasi awal pelaksanaan e-voting untuk melihat apakah mekanisme tersebut dapat diterapkan secara efektif. Hasil dari uji coba ini nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi sebelum sistem diperluas ke wilayah lainnya.
Melalui sistem tersebut, pegawai diharapkan dapat menggunakan hak pilih secara bebas tanpa adanya tekanan. Mereka diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian terhadap calon yang dianggap mampu menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin.
Supratman menegaskan bahwa e-voting tidak dibuat untuk menghapus struktur birokrasi yang sudah ada. Menurutnya, sistem ini merupakan bentuk pemberian ruang partisipasi kepada pegawai dalam proses pengusulan atau penentuan calon pejabat.
Ia juga menekankan bahwa penerapan e-voting tidak menghilangkan tugas, fungsi, kewenangan, serta aturan yang berlaku dalam organisasi pemerintahan. Pejabat yang nantinya terpilih tetap harus menjalankan tugas berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
Untuk mendukung proses tersebut, Menteri Hukum telah menetapkan pembentukan Komite Talenta di tingkat pusat dan kantor wilayah. Komite tersebut bertugas membantu memastikan proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan kompetensi serta rekam jejak pegawai.
Supratman menyebut pelaksanaan e-voting di Jawa Timur sebagai sebuah eksperimen untuk menemukan pola baru dalam pengisian jabatan birokrasi. Apabila uji coba tersebut dinilai berhasil, sistem tersebut berpeluang diterapkan secara lebih luas di lingkungan Kementerian Hukum.
Meskipun pegawai diberikan kesempatan memilih, calon yang mengikuti e-voting tetap harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang telah ditentukan dalam sistem manajemen talenta. Dengan demikian, kandidat yang dipilih bukanlah orang yang ditentukan secara sembarangan.
Uji coba e-voting di Jawa Timur diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola birokrasi yang lebih transparan, partisipatif, berbasis kompetensi, dan memanfaatkan teknologi digital. Pemerintah berharap inovasi tersebut pada akhirnya dapat mendukung terciptanya organisasi yang lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
