Pembahasan mengenai status guru PPPK tersebut dilakukan karena pemerintah melihat adanya sejumlah persoalan dalam pengelolaan tenaga pendidik di daerah. Salah satunya berkaitan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji guru PPPK.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah sedang melakukan kajian terhadap kemungkinan perubahan pengelolaan guru PPPK. Menurutnya, pembagian kewenangan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam pembahasan tersebut.
Berdasarkan ketentuan mengenai pemerintahan daerah, pengelolaan pendidikan memang terbagi dalam beberapa tingkatan. Pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten atau kota, sedangkan SMA dan SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Sementara itu, pendidikan tinggi berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Namun, dalam pembahasan terbaru, pemerintah melihat adanya kemungkinan bahwa urusan tenaga pendidik, khususnya guru, dapat ditangani secara lebih terpusat.
Jika opsi tersebut nantinya diterapkan, guru PPPK yang sebelumnya berstatus sebagai ASN daerah dapat menjadi ASN pemerintah pusat. Dengan demikian, pengelolaan dan pembiayaan tenaga pendidik tersebut akan berada dalam skema pemerintah pusat.
Tito menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan dalam opsi tersebut adalah persoalan pemerataan guru. Pemerintah dapat menempatkan guru sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah sehingga daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik dapat memperoleh tambahan guru.
Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan distribusi guru. Selama ini terdapat daerah yang memiliki jumlah guru relatif mencukupi, sementara wilayah lain, terutama daerah tertentu yang jauh dari pusat pemerintahan, masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Dengan status sebagai ASN pusat, pemerintah nantinya memiliki ruang yang lebih besar untuk mengatur penempatan guru berdasarkan kebutuhan nasional. Guru tidak hanya terkonsentrasi di daerah tertentu, tetapi dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan tenaga pendidik lebih banyak.
Selain persoalan pemerataan, perubahan pengelolaan guru PPPK juga berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah daerah. Beban belanja pegawai yang cukup besar menjadi salah satu persoalan yang dihadapi sejumlah daerah setelah adanya pengangkatan PPPK.
Sebelumnya, Komisi II DPR juga mengusulkan agar pembiayaan guru PPPK di daerah dapat ditanggung oleh pemerintah pusat. Usulan tersebut muncul karena sejumlah pemerintah daerah menyampaikan keterbatasan kemampuan anggaran untuk membiayai guru PPPK.
Dengan adanya kemungkinan pengalihan tanggung jawab kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah berpotensi memiliki ruang anggaran yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan pelayanan publik lainnya. Meski demikian, perubahan tersebut membutuhkan kajian yang matang agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam sistem pemerintahan.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan aturan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perubahan status guru PPPK tidak dapat dilakukan secara sederhana karena berkaitan dengan regulasi, pengelolaan kepegawaian, penganggaran, serta sistem penempatan tenaga pendidik.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai perubahan status guru PPPK daerah menjadi ASN pusat. Rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian dan pembahasan lintas kementerian. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti juga menegaskan bahwa materi yang dibahas masih berupa usulan dan belum menjadi keputusan resmi.
Jika nantinya kebijakan tersebut disetujui, pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai status, hak, kewajiban, serta mekanisme penempatan guru PPPK. Kebijakan tersebut juga diharapkan tidak mengurangi kesejahteraan guru dan tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan di setiap daerah.
Pada akhirnya, kajian mengenai kemungkinan guru PPPK daerah menjadi ASN pusat menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mencari solusi terhadap persoalan distribusi tenaga pendidik dan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian bagi guru sekaligus memastikan kebutuhan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia dapat terpenuhi secara merata.
