Misbakhun menilai keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN). Para mitra yang terlibat langsung dalam penyediaan dan distribusi makanan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, pembenahan tata kelola harus dilakukan secara menyeluruh. Setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG perlu memahami tugas, tanggung jawab, serta standar pelayanan yang harus dipenuhi agar tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya.
SPPG memiliki peran penting dalam pelaksanaan MBG karena menjadi bagian dari sistem penyediaan dan pendistribusian makanan bergizi kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, kualitas operasional SPPG perlu terus diperhatikan, mulai dari proses pengadaan bahan makanan hingga makanan diterima oleh masyarakat sasaran.
Misbakhun juga mendorong para mitra agar tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi turut memperhatikan aspek tata kelola. Transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap aturan menjadi hal penting yang harus diterapkan dalam menjalankan SPPG.
Pembenahan tersebut diperlukan karena Program MBG merupakan program berskala nasional dengan jumlah penerima manfaat yang besar. Semakin luas cakupan program, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengelolaan yang tertib dan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan.
Pemerintah sendiri sebelumnya telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dan mendorong perbaikan tata kelola. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat pengawasan terhadap SPPG yang menjalankan program tersebut.
Selain meningkatkan pengawasan, pemerintah juga melakukan penataan kembali operasional SPPG. Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa penataan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan standardisasi pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Dalam proses pembenahan, SPPG yang sudah beroperasi menjadi salah satu fokus perhatian. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas unit yang telah berjalan agar mampu memberikan pelayanan secara optimal sebelum melakukan perluasan program secara lebih besar.
Misbakhun berharap para mitra SPPG dapat melihat pembenahan tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas program, bukan sebagai beban tambahan. Menurutnya, perbaikan sistem diperlukan agar setiap pihak memiliki standar kerja yang jelas dan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan program.
Aspek keamanan dan kualitas makanan juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Makanan yang diberikan kepada penerima manfaat harus memenuhi standar kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi yang telah ditentukan. Hal tersebut menjadi penting karena program ini menyasar kelompok masyarakat seperti peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Pengelolaan bahan baku juga perlu dilakukan dengan baik. Mulai dari pemilihan bahan, proses penyimpanan, pengolahan, hingga pendistribusian harus dilakukan secara teratur. Sistem yang baik akan membantu mengurangi risiko kesalahan dan memastikan makanan sampai kepada penerima dalam kondisi layak.
Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan dana dan sumber daya juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tata kelola MBG. Setiap pihak yang terlibat diharapkan menjalankan kegiatan secara transparan dan sesuai dengan aturan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dapat terus dipertahankan.
Program MBG sendiri memiliki tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pelaksanaannya perlu mendapatkan perhatian serius agar tujuan tersebut benar-benar dapat tercapai dan tidak terhambat oleh persoalan tata kelola.
Dengan adanya dorongan dari Misbakhun, para mitra SPPG diharapkan dapat ikut beradaptasi dengan berbagai pembenahan yang dilakukan pemerintah. Kerja sama antara pemerintah, BGN, SPPG, mitra pelaksana, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menciptakan pelaksanaan MBG yang lebih tertib, aman, transparan, dan berkualitas.
Pada akhirnya, pembenahan tata kelola diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional. Dengan sistem pengawasan yang lebih baik dan keterlibatan aktif seluruh mitra, program tersebut diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia.
