beritaterkini-indonesia.com - Produsen kendaraan listrik Wuling Motors Indonesia menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Bali yang berencana membebaskan pajak kendaraan listrik sebagai upaya mempercepat penggunaan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.
Brand Communications Senior Manager Wuling Motors Indonesia, Brian Gomgom, menilai kebijakan tersebut sebagai keputusan yang tepat, terutama di tengah tingginya harga energi saat ini. Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri pameran elektrifikasi kendaraan di Denpasar, Bali.
Wuling juga menyebut akan terus memantau perkembangan kebijakan pajak maupun skema insentif yang diterapkan, mengingat kewenangan pemberian relaksasi pajak berada di pemerintah daerah sehingga besarannya bisa berbeda-beda. Meski demikian, perusahaan memastikan akan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk jika ada insentif fiskal bagi kendaraan listrik.
Pihak Wuling menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam program pemerintah guna mempercepat elektrifikasi kendaraan di Indonesia, sembari menunggu kejelasan final terkait insentif pajak mobil listrik.
Sebelumnya, melalui Permendagri Nomor 11 Tahun 2026, pemerintah mengubah skema pajak kendaraan bermotor, termasuk menjadikan kendaraan listrik sebagai objek pajak yang sebelumnya tidak dikenakan. Namun, Kementerian Dalam Negeri juga membuka ruang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk kendaraan listrik berbasis baterai.
Menindaklanjuti regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berencana memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan listrik. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bali, I Dewa Tagel Wirasa, menyebut kebijakan ini tengah diproses karena dinilai relevan dengan kenaikan harga minyak dunia serta sejalan dengan visi daerah dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik.
Data Pemprov Bali mencatat jumlah kendaraan listrik di wilayah tersebut telah mencapai sekitar 14.301 unit hingga 6 April 2026.
