Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah berencana meresmikan pabrik CPO yang dikelola koperasi pada awal Agustus 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas peran koperasi agar tidak hanya bergerak pada kegiatan perdagangan dan usaha dasar, tetapi juga masuk ke sektor produktif bernilai tambah.
Salah satu pabrik CPO yang akan diresmikan berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pengembangan bisnis tersebut diharapkan dapat membuat koperasi ikut terlibat dalam pengolahan komoditas sawit sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di daerah.
Selain sektor kelapa sawit, koperasi juga mulai diarahkan untuk mengembangkan bisnis energi terbarukan. Pemerintah menyiapkan peresmian PLTS dengan kapasitas sekitar 0,5 hingga 1 megawatt yang berlokasi di Pulau Sembur Laut, Kelurahan Galang Baru, Kepulauan Riau.
Pembangunan PLTS tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di wilayah yang belum mendapatkan akses listrik secara optimal. Kehadiran energi surya juga menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan sumber energi yang lebih berkelanjutan di daerah.
Ferry menjelaskan bahwa perluasan sektor usaha koperasi tidak berhenti pada CPO dan energi. Pemerintah juga membuka peluang bagi koperasi untuk terlibat dalam berbagai sektor strategis, termasuk pertanian, perdagangan, pertambangan, mineral, industri kelapa sawit, hingga energi terbarukan.
Perluasan bidang usaha tersebut diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat desa. Dengan koperasi ikut mengelola sektor-sektor produktif, potensi sumber daya lokal dapat diolah sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan menciptakan peluang usaha baru.
Pemerintah juga tengah menyiapkan Undang-Undang Perkoperasian yang baru sebagai landasan hukum untuk memperkuat gerakan koperasi nasional. Aturan baru tersebut direncanakan menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang selama ini menjadi dasar penyelenggaraan koperasi di Indonesia.
Penguatan regulasi dinilai penting karena koperasi membutuhkan landasan hukum yang mampu mengikuti perkembangan model bisnis dan kebutuhan ekonomi saat ini. Dengan aturan yang lebih relevan, koperasi diharapkan dapat berkembang lebih profesional dan mampu bersaing dalam berbagai sektor usaha.
Melalui pengembangan bisnis CPO, PLTS, serta sektor lainnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Pemerintah menargetkan koperasi tidak hanya menjadi tempat kegiatan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga berkembang sebagai pilar perekonomian nasional yang mampu menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
