Berita Terkini Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah memberhentikan Direktur IT PT Bank DKI, Amirul Wicaksono, dalam rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI pada Selasa (9/4/2025). Keputusan ini diambil setelah terjadi gangguan layanan yang mengakibatkan nasabah tidak dapat bertransaksi sejak malam takbiran, 30 Maret 2025.
Selain itu, Gubernur Pramono menginstruksikan agar masalah ini dilaporkan ke Bareskrim untuk proses hukum lebih lanjut, menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI Jakarta. Ia menilai bahwa insiden ini "sudah keterlaluan" dan tidak mungkin melibatkan "orang dalam."
Saat ini, beberapa layanan Bank DKI telah kembali beroperasi normal, termasuk layanan ATM untuk pembayaran, pembelian, transfer antar rekening Bank DKI, dan tarik tunai menggunakan kartu ATM Bank DKI atau kartu ATM bank lain di mesin ATM Bank DKI. Namun, layanan transfer ke bank lain melalui ATM Bank DKI, JakOne Mobile, dan CMS, serta top-up e-wallet (Gopay, OVO, DANA, & iSaku) masih belum dapat digunakan, yang terus menjadi keluhan nasabah di media sosial.
Gangguan layanan Bank DKI mulai terjadi pada malam takbiran, 30 Maret 2025. Nasabah melaporkan kesulitan dalam melakukan transaksi, termasuk tidak dapat mentransfer ke bank lain atau e-wallet, serta saldo yang terpotong untuk transaksi QRIS yang tidak sampai ke merchant tujuan. Gubernur Pramono memastikan bahwa dana nasabah tetap aman dan berkoordinasi dengan jajaran Bank DKI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menjelaskan bahwa gangguan disebabkan oleh sistem pengamanan internal yang secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan keamanan untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi nasabah. Langkah ini merupakan bagian dari kontrol internal untuk menjaga integritas sistem perbankan. Sejak awal kejadian, Bank DKI telah mengaktifkan tim teknis, operasional, dan layanan nasabah selama 24 jam untuk evaluasi sistem dan pemulihan layanan secara bertahap.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, mendorong direksi Bank DKI untuk mengambil langkah tegas terhadap indikasi peretasan dan melibatkan penegak hukum jika diperlukan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah, yang merupakan kunci keberlangsungan bisnis perbankan ke depan.