Berita Terkini Indonesia -- Amnesty International baru-baru ini menyerukan agar Letkol Teddy, yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab), serta Direktur Utama Bulog segera mengundurkan diri dari keanggotaan mereka di TNI. Organisasi hak asasi manusia ini menilai bahwa keterlibatan perwira aktif dalam jabatan sipil bertentangan dengan prinsip netralitas militer dan dapat berpotensi mengganggu sistem pemerintahan yang demokratis.
Menurut Amnesty International, posisi sipil yang diemban oleh pejabat berlatar belakang militer seharusnya diisi oleh individu yang telah secara resmi meninggalkan institusi TNI. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya konflik kepentingan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor demokrasi sipil.
Desakan ini muncul setelah berbagai kritik dari masyarakat sipil terkait dengan meningkatnya keterlibatan militer dalam jabatan publik. Beberapa pengamat politik menilai bahwa hal ini bisa membuka ruang bagi militerisme dalam sistem pemerintahan yang seharusnya berbasis pada supremasi sipil.
Sementara itu, pihak pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan Amnesty International ini. Namun, beberapa pihak dari dalam pemerintahan menyebut bahwa pengangkatan pejabat dari kalangan militer dilakukan berdasarkan pertimbangan profesionalitas serta pengalaman mereka dalam bidang yang bersangkutan.
Di sisi lain, para pendukung Amnesty International menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, pemisahan antara ranah sipil dan militer harus tetap dijaga. Mereka berpendapat bahwa anggota militer yang ingin memasuki ranah birokrasi sipil harus terlebih dahulu pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif.
Isu ini menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat, dengan sebagian mendukung kebijakan pemerintah dan sebagian lainnya mendukung desakan Amnesty International. Beberapa organisasi masyarakat sipil pun ikut menyerukan agar ada regulasi yang lebih tegas mengenai batasan peran militer dalam pemerintahan sipil.
Ke depan, Amnesty International berencana untuk terus menekan pemerintah agar mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan ini. Mereka berharap adanya peraturan yang lebih ketat guna memastikan bahwa jabatan sipil tetap diisi oleh individu dari kalangan sipil demi menjaga prinsip demokrasi yang sehat.