BeritaTerkiniIndonesia - Setelah 100 hari masa kerja, Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat mengenai kemungkinan perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2), Presiden menegaskan bahwa ia tidak akan ragu untuk menindak tegas menteri atau pejabat yang tidak bekerja dengan benar untuk rakyat. Ia menyatakan, "Siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!"
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyadari ada beberapa menteri yang kinerjanya belum maksimal dan kurang seirama dengan arahan Presiden. Dasco menyatakan, "Memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama."
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Ia menyatakan bahwa partainya mendukung penuh keputusan Presiden terkait perombakan kabinet demi efektivitas pemerintahan. "Kami sepenuhnya percaya Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan, yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitasnya pemerintahan ini," ujar Muzani.
Di sisi lain, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menilai pernyataan Presiden tersebut sebagai peringatan bagi para menteri untuk tetap konsisten dan bekerja sesuai arahan. Ia mengatakan, "Saya kira ini adalah untuk kesekian kalinya mengingatkan kita semua supaya konsisten, supaya istiqomah."
Namun, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa saat ini belum ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa para menteri tetap fokus bekerja. "Belum, lagi kerja, lagi kerja," kata Prasetyo.
Isu reshuffle ini mencuat setelah Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memastikan pemerintah bekerja dengan benar dan bersih demi kepentingan rakyat. Pernyataan tegas Presiden ini menjadi sinyal bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri akan terus dilakukan, dan langkah perombakan kabinet mungkin diambil untuk memastikan efektivitas pemerintahan.