BeritaTerkiniIndonesia - Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengeluarkan kebijakan baru yang memperketat aturan terkait perjalanan dinas luar negeri bagi para pejabat di lingkup kementerian yang dipimpinnya. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memastikan perjalanan yang dilakukan memiliki urgensi dan relevansi dengan tugas pokok dan fungsi instansi terkait.
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam setiap perjalanan dinas. "Perjalanan dinas luar negeri harus memberikan manfaat konkret bagi kepentingan bangsa dan negara, bukan sekadar rutinitas," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa setiap perjalanan harus dilengkapi dengan laporan hasil yang terukur.
Kebijakan ini mencakup beberapa poin penting, di antaranya:
Penyaringan Ketat
Semua pengajuan perjalanan dinas luar negeri akan melalui proses evaluasi ketat untuk memastikan relevansi dan urgensinya.Pengurangan Anggaran
Pemotongan anggaran perjalanan dinas diimplementasikan untuk mengurangi pengeluaran yang dinilai tidak produktif.Laporan Wajib
Setiap pejabat yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib menyusun laporan resmi mengenai hasil kunjungan dan manfaat yang diperoleh.
Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara di tengah tantangan ekonomi global. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sering menekankan pentingnya efisiensi anggaran, termasuk dalam aspek perjalanan dinas pejabat negara.
Meskipun mendapatkan respons positif dari berbagai pihak, kebijakan ini juga menuai sejumlah kritik. Beberapa pihak menilai bahwa pembatasan perjalanan dinas luar negeri bisa mengurangi kesempatan bagi pejabat untuk meningkatkan jaringan internasional dan memperluas kerja sama bilateral atau multilateral.
Namun, Prabowo memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menghambat kerja sama internasional yang strategis. "Kita tetap mendukung diplomasi pertahanan dan kerja sama internasional yang bermanfaat. Kebijakan ini hanya untuk memastikan bahwa semua dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab," pungkasnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus menjadi teladan bagi kementerian lain.