Kerusuhan tersebut terjadi setelah aksi demonstrasi yang berlangsung di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Situasi yang awalnya merupakan penyampaian aspirasi kemudian berkembang menjadi tindakan perusakan dan kekerasan pada sore hingga malam hari.
Kompolnas menilai penyelidikan tidak seharusnya hanya berhenti pada orang-orang yang terlibat langsung di lapangan. Aparat juga diminta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang mengatur, mendanai, atau menyediakan berbagai perlengkapan yang digunakan dalam kerusuhan.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengatakan bahwa seluruh rangkaian peristiwa perlu diperiksa secara menyeluruh. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan demonstrasi yang merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat tidak berubah menjadi aksi kekerasan.
Kericuhan terjadi di sejumlah lokasi setelah demonstrasi berlangsung. Di kawasan bawah Flyover Slipi, misalnya, terdapat aksi perusakan fasilitas umum dan pembakaran ban yang kemudian direspons aparat dengan tindakan pembubaran massa.
Situasi serupa juga terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Pada malam hari, sejumlah fasilitas dan benda di ruang publik dilaporkan mengalami kerusakan, sementara beberapa kendaraan juga dibakar di tengah situasi yang tidak kondusif.
Kerusuhan tersebut juga menyebabkan seorang warga bernama Bambang Setiyawan meninggal dunia. Pria berusia 59 tahun itu diduga menjadi korban pengeroyokan ketika kericuhan berlangsung di kawasan Pejompongan.
Selain korban meninggal, terdapat pula warga lain yang mengalami kekerasan. Peristiwa tersebut semakin memperkuat tuntutan agar aparat melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap seluruh kejadian yang berlangsung setelah demonstrasi.
Polda Metro Jaya sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap ratusan orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan. Mereka diamankan karena diduga berkaitan dengan tindakan seperti perusakan fasilitas umum, vandalisme, penganiayaan, hingga kepemilikan senjata tajam.
Dari ratusan orang yang diamankan, sebagian kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dugaan keterlibatan masing-masing. Polisi juga mengelompokkan para terduga pelaku berdasarkan bentuk tindakan yang diduga mereka lakukan.
Dalam proses penyelidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan kerusuhan. Barang-barang tersebut antara lain senjata tajam dan benda lain yang diduga digunakan dalam aksi kekerasan.
Kompolnas menilai pengusutan terhadap aktor di balik kerusuhan diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat pola tertentu dalam rangkaian kejadian tersebut. Penelusuran mengenai aliran dana dan pihak yang memasok barang juga dinilai penting untuk mengungkap keseluruhan jaringan yang mungkin terlibat.
Di sisi lain, muncul pula sorotan mengenai cara aparat menangani demonstrasi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai masih terdapat persoalan dalam pendekatan kepolisian ketika menghadapi aksi penyampaian pendapat di muka umum.
YLBHI menekankan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Karena itu, penanganan aksi harus tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia dan tidak menggunakan tindakan kekerasan secara berlebihan.
Peristiwa kerusuhan 27 Agustus pada akhirnya menjadi perhatian berbagai pihak, baik terkait dugaan tindak pidana yang terjadi maupun cara pengamanan aksi demonstrasi. Pengusutan secara transparan dan menyeluruh diharapkan dapat mengungkap pelaku, pihak yang berada di balik kerusuhan, serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan jatuhnya korban dan kerusakan fasilitas umum.
