Setibanya di Thailand, Min Aung Hlaing disambut dengan upacara kenegaraan yang melibatkan pasukan kehormatan dan iringan musik militer. Ia kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul untuk membahas hubungan bilateral serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan kondisi Myanmar dan kawasan Asia Tenggara.
Dalam pertemuan tersebut, Min Aung Hlaing menyampaikan bahwa Myanmar sedang berusaha menciptakan stabilitas nasional dan bergerak menuju demokrasi. Ia juga mengatakan pemerintahnya ingin memperkuat hubungan dengan negara-negara ASEAN serta membangun kerja sama yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kunjungan tersebut menjadi lawatan luar negeri keempat Min Aung Hlaing sejak dirinya dilantik sebagai presiden Myanmar pada April 2026. Sebelumnya, ia telah melakukan kunjungan ke sejumlah negara, termasuk China, India, dan Laos, dalam upaya memperkuat hubungan luar negeri Myanmar.
Thailand sendiri berupaya mendorong keterlibatan kembali Myanmar dalam berbagai proses regional. Bangkok berharap hubungan yang lebih terbuka dapat membantu menghidupkan kembali upaya perdamaian ASEAN yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
ASEAN sebelumnya telah membatasi keterlibatan pemerintahan Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi karena dinilai belum memenuhi komitmen dalam rencana perdamaian yang disepakati pada 2021. Utusan khusus ASEAN untuk Myanmar juga menilai proses normalisasi hubungan masih membutuhkan waktu karena kepatuhan Myanmar terhadap rencana tersebut masih dievaluasi.
Di tengah penyambutan resmi tersebut, sejumlah aktivis dan organisasi hak asasi manusia justru melontarkan kritik terhadap pemerintah Thailand. Mereka menilai penerimaan terhadap Min Aung Hlaing secara resmi dapat memberikan kesan bahwa pemerintahan Myanmar telah mendapatkan legitimasi politik di tingkat internasional.
Kelompok seperti Justice For Myanmar dan Fortify Rights mempertanyakan keputusan Thailand untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pemerintahan Myanmar. Mereka menilai Bangkok seharusnya mempertimbangkan persoalan hak asasi manusia dan kondisi masyarakat sipil yang masih terdampak konflik di Myanmar.
Sejumlah pengamat juga mengingatkan Thailand agar berhati-hati dalam menjalankan kebijakan tersebut. Menurut mereka, terdapat perbedaan tipis antara membuka kembali hubungan diplomatik dengan Myanmar dan memberikan legitimasi terhadap kepemimpinan Min Aung Hlaing. Karena itu, Thailand dinilai perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan diplomasi, keamanan kawasan, dan persoalan kemanusiaan.
Selain agenda politik, kunjungan tersebut juga diwarnai pembahasan mengenai kerja sama ekonomi Thailand dan Myanmar. Kedua negara berkomitmen meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi, termasuk melalui pengembangan sejumlah proyek strategis. Bagi Thailand, hubungan yang lebih stabil dengan Myanmar dinilai penting untuk kepentingan ekonomi sekaligus upaya menjaga stabilitas Asia Tenggara.
