Purbaya menilai pemberian bantuan kepada kelompok yang memang membutuhkan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Dengan demikian, anggaran MBG dapat lebih difokuskan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan lebih besar terhadap program tersebut.
Menurut Purbaya, apabila siswa dari keluarga mampu tidak lagi menjadi penerima MBG, pemerintah berpotensi menghemat sebagian anggaran. Dana yang berhasil dihemat nantinya dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pemerintah lainnya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengaturan teknis mengenai siapa saja yang berhak menerima MBG berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang menjalankan program tersebut.
Purbaya mengatakan pemerintah masih perlu melihat bagaimana mekanisme pembatasan penerima MBG akan diterapkan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kesiapan sekolah dalam menerapkan kebijakan tersebut apabila nantinya benar-benar diberlakukan.
Ia menjelaskan bahwa apabila terdapat sekolah yang tidak bersedia menerapkan mekanisme tersebut, keputusan selanjutnya perlu disesuaikan dengan strategi yang ditetapkan oleh BGN. Kementerian Keuangan pada dasarnya akan mengikuti kebijakan teknis yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana.
Dalam pelaksanaan MBG, Kementerian Keuangan juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Pengawasan tersebut dilakukan antara lain melalui pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari pelaksanaan program.
Pegawai Kementerian Keuangan di berbagai daerah turut dilibatkan dalam proses pengawasan tersebut. Mereka bertugas melihat apakah operasional SPPG berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Apabila ditemukan SPPG yang tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan standar, hasil pengawasan dapat disampaikan kepada BGN. Rekomendasi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan program.
Pengawasan tersebut juga bertujuan memastikan anggaran negara digunakan secara efektif. Pemerintah ingin setiap dana yang dialokasikan untuk MBG benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak digunakan secara tidak efisien.
Wacana untuk membatasi penerima MBG dari kelompok keluarga mampu muncul di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Pemerintah perlu memastikan program dengan anggaran besar dapat memberikan dampak maksimal kepada kelompok yang menjadi sasaran utama.
Dengan adanya pembatasan penerima, program MBG diharapkan dapat lebih tepat sasaran. Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dan membutuhkan dukungan pemenuhan gizi dapat menjadi kelompok yang lebih diprioritaskan.
Namun, penerapan kebijakan tersebut membutuhkan mekanisme yang jelas. Pemerintah perlu memiliki dasar yang tepat untuk menentukan kategori keluarga mampu dan tidak mampu agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau kesalahan dalam menentukan penerima manfaat.
Selain persoalan penerima, kualitas makanan juga tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Efisiensi anggaran seharusnya tidak mengurangi tujuan utama program, yaitu membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang menjadi sasaran.
Purbaya pada akhirnya menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan MBG sesuai dengan kewenangannya. Sementara itu, keputusan mengenai strategi dan mekanisme penerima manfaat tetap berada pada BGN. Pemerintah berharap pengelolaan program dapat semakin efisien sehingga anggaran negara digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
