Bali - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan kesiapannya untuk mengambil peran dalam mengawasi produk yang beredar melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Lembaga tersebut akan menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan produk yang dipasarkan kepada masyarakat memenuhi ketentuan keamanan dan mutu.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dukungan tersebut dilakukan agar pertumbuhan aktivitas ekonomi di tingkat desa tetap berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen.
Koperasi Desa Merah Putih dirancang menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Melalui koperasi tersebut, berbagai kebutuhan masyarakat dapat disediakan dan didistribusikan sehingga keberadaan koperasi diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa.
Dengan semakin banyaknya produk yang nantinya beredar melalui koperasi, aspek keamanan dan kualitas menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Produk makanan olahan, obat-obatan, kosmetik, obat tradisional, serta berbagai produk kesehatan harus memenuhi persyaratan sebelum dipasarkan kepada masyarakat.
BPOM menilai pengawasan diperlukan untuk memastikan produk yang masuk ke koperasi tidak membahayakan konsumen. Setiap barang yang beredar harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari sisi keamanan, mutu, manfaat, maupun ketentuan perizinan.
Selain melakukan pengawasan, BPOM juga menyiapkan dukungan berupa percepatan proses perizinan produk obat dan makanan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha, khususnya UMKM di daerah, agar produk mereka dapat memenuhi persyaratan dan lebih mudah masuk ke dalam ekosistem Koperasi Merah Putih.
Pendampingan terhadap pelaku UMKM juga menjadi bagian dari dukungan BPOM. Para pelaku usaha akan didorong untuk memahami berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sehingga produk yang mereka hasilkan dapat memiliki legalitas dan standar keamanan yang sesuai.
BPOM juga menyiapkan mekanisme penyaringan terhadap produk yang akan masuk ke Koperasi Desa Merah Putih. Proses tersebut diperlukan agar barang yang dijual kepada masyarakat telah melalui pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penyaringan produk tidak hanya ditujukan untuk barang yang berasal dari dalam negeri, tetapi juga produk impor. Meski demikian, produk lokal tetap mendapatkan perhatian dan diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui koperasi.
Kepala BPOM menekankan bahwa perkembangan ekonomi harus tetap disertai dengan perlindungan terhadap masyarakat. Artinya, peningkatan aktivitas perdagangan melalui koperasi tidak boleh mengabaikan aspek keamanan produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, BPOM juga memiliki ruang untuk mendukung sejumlah fasilitas yang menjadi bagian dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, peran BPOM antara lain berkaitan dengan klinik desa, apotek desa, penyimpanan makanan kemasan, serta gerai penjualan kebutuhan sehari-hari.
Keberadaan apotek desa menjadi salah satu aspek yang membutuhkan pengawasan karena berkaitan langsung dengan obat-obatan yang digunakan masyarakat. BPOM akan berupaya memastikan obat yang tersedia memenuhi persyaratan sehingga masyarakat memperoleh produk yang aman dan bermutu.
Selain obat, pengawasan juga penting terhadap makanan kemasan yang nantinya disimpan dan dijual melalui koperasi. Kondisi penyimpanan harus diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga sampai diterima oleh konsumen.
Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan salah satu program pemerintah yang diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa. Pemerintah menargetkan koperasi tersebut dapat menjadi pusat pelayanan ekonomi yang menyediakan berbagai kebutuhan sekaligus membantu mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Dengan keterlibatan BPOM, pemerintah berharap keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan jaminan terhadap keamanan produk. Pengawasan, pendampingan, serta percepatan perizinan diharapkan dapat menciptakan ekosistem koperasi yang sehat, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
