Salah satu langkah yang dilakukan PERURI adalah berpartisipasi dalam 11th Government Procurement Forum & Expo atau GPFE 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Jogja Expo Center, Yogyakarta, pada 5 hingga 7 Agustus 2026 dan menjadi salah satu forum yang mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha dalam sektor pengadaan.
GPFE 2026 menjadi tempat bertemunya pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan barang dan jasa dengan perusahaan atau pelaku usaha sebagai penyedia. Melalui forum tersebut, berbagai pihak dapat bertukar gagasan untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih transparan, adaptif, dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital.
Dalam kegiatan tersebut, PERURI tidak hanya memperkenalkan berbagai kemampuan dan solusi digital yang dimilikinya. PERURI juga memberikan pandangan mengenai bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan proses pemerintahan yang lebih aman, terhubung, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Head of Marketing and Performance Insight Department PERURI, Fiandy Fathoni, menjelaskan bahwa transformasi digital pemerintahan harus dibangun berdasarkan kebutuhan yang jelas. Menurutnya, teknologi yang diterapkan harus benar-benar memberikan solusi dan kemudahan bagi masyarakat maupun pemerintah.
PERURI menilai bahwa digitalisasi tidak seharusnya hanya mengubah proses yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi proses berbasis sistem elektronik. Lebih dari itu, teknologi harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas proses pemerintahan.
Dalam menerapkan transformasi digital, kebutuhan pengguna menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Selain itu, proses bisnis dan karakteristik layanan publik juga perlu dipahami agar teknologi yang diterapkan dapat memberikan manfaat secara maksimal.
Penerapan teknologi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Sistem digital yang mudah digunakan, aman, dan dapat diandalkan akan membantu pemerintah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Langkah PERURI tersebut juga berkaitan dengan perannya sebagai GovTech Indonesia. Peran tersebut mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dalam rangka mempercepat transformasi digital dan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan.
Pengembangan ekosistem digital oleh PERURI mencakup berbagai aspek, mulai dari akses layanan, identitas digital, pengelolaan data, hingga kebutuhan operasional pemerintahan. Integrasi berbagai komponen tersebut diharapkan dapat membuat layanan pemerintah menjadi lebih terhubung.
Dengan adanya ekosistem digital yang terintegrasi, masyarakat juga dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai layanan publik. Identitas digital dan pengelolaan dokumen secara elektronik menjadi bagian dari upaya untuk membuat pelayanan pemerintah lebih praktis dan efisien.
PERURI juga terus memperluas kerja sama dengan pemerintah serta pelaku usaha melalui berbagai kegiatan seperti GPFE. Kolaborasi tersebut dianggap penting untuk membangun ekosistem pengadaan dan layanan pemerintahan yang mampu mengikuti perubahan serta perkembangan teknologi.
Pengadaan pemerintah yang memanfaatkan teknologi digital diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, seperti meningkatkan transparansi, mempercepat proses, serta mengurangi berbagai hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sistem yang terintegrasi juga dapat membantu berbagai pihak memperoleh informasi dan menjalankan proses secara lebih efektif.
PERURI menegaskan bahwa pengembangan teknologi pemerintahan harus memperhatikan aspek keamanan dan kepercayaan. Oleh sebab itu, solusi digital yang dikembangkan diarahkan agar memiliki sistem yang aman, terintegrasi, dan dapat dipercaya sehingga mampu mendukung kualitas pelayanan publik.
Melalui transformasi digital tersebut, PERURI berupaya membantu menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi pengadaan dan layanan publik diharapkan tidak hanya membuat proses pemerintahan menjadi lebih efisien, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
