Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menekankan pentingnya pemanfaatan kearifan lokal sebagai salah satu pendekatan untuk menghadapi persoalan lingkungan. Pengalaman masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dinilai dapat memberikan kontribusi dalam membangun ketahanan lingkungan.
Pertemuan para menteri lingkungan BRICS tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 10 negara dari total 11 anggota BRICS. Forum diawali dengan penyampaian pandangan oleh Menteri Lingkungan India, Shri Bhupender Yadav, sebelum kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Moh Jumhur Hidayat.
Dalam kesempatan tersebut, Jumhur menyoroti peran negara-negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Menurutnya, negara-negara tersebut tetap memiliki tanggung jawab dalam upaya bersama untuk mengatasi persoalan polusi dan perubahan iklim.
Jumhur juga menyinggung aktivitas ekonomi negara-negara besar yang turut berkontribusi terhadap emisi global. Karena itu, upaya mengatasi perubahan iklim dinilai membutuhkan keterlibatan dan tanggung jawab bersama dari berbagai negara.
Indonesia memandang pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Upaya tersebut mencakup pengelolaan lanskap, pencegahan kerusakan lingkungan, serta pembangunan kemampuan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Selain persoalan iklim, Indonesia turut menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Perlindungan terhadap berbagai spesies dan ekosistem, baik di daratan maupun lautan, dianggap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Indonesia sendiri memiliki kekayaan biodiversitas yang sangat besar. Lebih dari 300 ribu spesies telah diketahui berada di Indonesia, termasuk berbagai jenis tumbuhan, mamalia, dan burung. Kekayaan tersebut menjadi salah satu aset penting yang perlu dilindungi.
Wilayah laut Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang sangat tinggi. Kawasan Segitiga Karang menjadi salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut yang besar dan menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan, terumbu karang, serta ekosistem mangrove.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim yang cukup besar. Kondisi tersebut semakin penting diperhatikan karena lebih dari 60 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan pesisir.
Perubahan iklim dapat memberikan berbagai dampak terhadap masyarakat Indonesia. Kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, serta bencana yang berkaitan dengan iklim dapat mengganggu kehidupan masyarakat sekaligus memberikan tekanan terhadap kegiatan ekonomi.
Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, pemerintah Indonesia menempatkan adaptasi perubahan iklim sebagai salah satu bagian penting dalam agenda pembangunan. Pemerintah juga telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai pedoman untuk membangun ketahanan Indonesia terhadap perubahan iklim.
Jumhur menilai bahwa upaya menghadapi perubahan iklim tidak cukup hanya mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun di berbagai daerah juga dapat menjadi sumber solusi dalam menghadapi perubahan lingkungan.
Beberapa contoh kearifan lokal Indonesia turut diperkenalkan dalam forum tersebut. Di antaranya adalah sistem Subak di Bali yang mengatur pengelolaan air melalui kerja sama masyarakat, Sasi Lompa di Maluku untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, serta Awig-Awig di Bali yang menjadi aturan adat dalam mengatur kehidupan masyarakat dan pengelolaan lingkungan.
Indonesia berharap pengalaman masyarakat lokal tersebut dapat menjadi bagian dari solusi dalam membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Menurut Jumhur, menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau negara tertentu, tetapi membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk negara-negara besar dan masyarakat lokal, agar pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan.
