Rencana tersebut disampaikan oleh Presiden Pemerintah Otonom Bougainville, Ishmael Toroama. Ia menetapkan target politik yang jelas untuk membawa wilayah tersebut menuju pemerintahan mandiri sebelum akhirnya berdiri sebagai negara berdaulat.
Pemerintah Bougainville merencanakan proses transisi secara bertahap. Tahap awalnya adalah memperkuat pemerintahan dan institusi lokal sebelum kewenangan yang lebih besar secara resmi diambil alih dari Papua Nugini.
Menurut Toroama, rencana menuju kemerdekaan bukan keputusan yang dibuat secara tiba-tiba. Proses tersebut memiliki dasar hukum dan politik yang berasal dari berbagai kesepakatan yang telah dibuat antara Bougainville dan pemerintah Papua Nugini.
Salah satu dasar utama perjuangan tersebut adalah Perjanjian Perdamaian Bougainville. Kesepakatan itu menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian konflik dan menentukan arah hubungan antara Bougainville dengan Papua Nugini.
Selain perjanjian perdamaian, konstitusi Papua Nugini juga memberikan dasar bagi Bougainville untuk mendapatkan kewenangan pemerintahan yang lebih luas. Proses tersebut kemudian diarahkan menuju kemungkinan terbentuknya negara baru.
Keinginan untuk merdeka juga mendapat dukungan kuat dari masyarakat Bougainville. Dalam referendum yang sebelumnya diselenggarakan, mayoritas pemilih memilih opsi kemerdekaan daripada mempertahankan status sebagai wilayah otonom Papua Nugini.
Hasil referendum tersebut kemudian menjadi salah satu landasan utama bagi pemerintah Bougainville dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pemerintah setempat menganggap suara masyarakat tersebut sebagai mandat penting untuk menentukan masa depan wilayah mereka.
Namun, proses menuju kemerdekaan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Bougainville masih harus melalui pembahasan dan proses politik dengan pemerintah Papua Nugini sebelum status kemerdekaan dapat diwujudkan secara resmi.
Pemerintah Bougainville menargetkan fase persiapan berlangsung hingga 1 September 2027. Pada periode tersebut, sejumlah aspek penting seperti pemerintahan, keamanan, institusi, serta kesiapan ekonomi akan diperkuat.
Setelah memasuki September 2027, Bougainville direncanakan mulai menjalankan pemerintahan mandiri dengan kewenangan yang lebih luas. Tahap ini akan menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan penuh.
Jika proses berjalan sesuai rencana, Bougainville menargetkan dapat menjadi negara merdeka pada 2030. Namun, tanggal resmi kemerdekaan masih akan ditentukan berdasarkan perkembangan proses politik dan kesepakatan dengan Papua Nugini.
Presiden Ishmael Toroama juga menegaskan bahwa proses tersebut tetap harus dilakukan dengan menjaga perdamaian. Ia menginginkan hubungan antara Bougainville dan Papua Nugini tetap berlangsung secara baik meskipun wilayahnya nantinya berpisah secara politik.
Hubungan dengan Papua Nugini tetap dianggap penting karena kedua pihak memiliki sejarah dan hubungan yang panjang. Karena itu, pemerintah Bougainville menyerukan kepada masyarakatnya untuk tetap bersatu, bersabar, dan menjaga stabilitas selama proses menuju kemerdekaan berlangsung.
Jika Bougainville benar-benar merdeka pada 2030, Indonesia akan memiliki negara tetangga baru di kawasan Pasifik. Perkembangan tersebut juga dapat menjadi perhatian bagi Indonesia karena perubahan status politik Bougainville berpotensi memengaruhi hubungan regional di kawasan Pasifik dan Melanesia.
