Perkara yang menjerat Yaqut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan yang diperoleh Indonesia. Kasus tersebut sebelumnya telah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kemudian berlanjut hingga tahap persidangan.
Dalam perkara ini, Yaqut didakwa bersama beberapa pihak lainnya. Mereka diduga memiliki keterkaitan dengan proses pengelolaan dan pembagian kuota haji tambahan yang menjadi objek penyidikan KPK.
Kasus tersebut bermula dari adanya tambahan kuota haji yang diterima Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Indonesia memperoleh tambahan kuota sebanyak 20 ribu jemaah yang kemudian harus dibagi dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembagian kuota tambahan tersebut kemudian menimbulkan persoalan karena terdapat kebijakan yang membagi kuota untuk jemaah haji reguler dan haji khusus dengan proporsi yang berbeda dari ketentuan yang dipersoalkan oleh KPK.
KPK menduga adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembagian kuota tersebut. Lembaga antirasuah menyebut kebijakan pembagian kuota tambahan menjadi salah satu bagian penting dalam perkara yang menjerat mantan Menteri Agama tersebut.
Dalam proses penyidikan, KPK juga mendalami dugaan adanya transaksi atau jual beli kuota haji khusus. Lembaga tersebut menyatakan bahwa persoalan pembagian kuota menjadi salah satu pintu masuk yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Yaqut sebelumnya telah menjalani pemeriksaan oleh KPK sebagai bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Setelah melalui serangkaian proses hukum, KPK kemudian menetapkan Yaqut sebagai tersangka pada Januari 2026.
Selain Yaqut, mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Keduanya kemudian menjalani proses hukum sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh penyidik KPK.
KPK memperkirakan perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Dalam proses hukum sebelumnya, KPK menyampaikan angka kerugian negara yang mencapai ratusan miliar rupiah, meskipun rincian dan pembuktiannya akan diuji dalam persidangan.
Persoalan pembagian kuota haji menjadi perhatian karena menyangkut kepentingan masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji. Kuota haji yang tersedia terbatas sehingga proses pembagiannya harus dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebelum memasuki persidangan pokok perkara, Yaqut juga sempat mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka. Namun, proses tersebut tidak menghentikan perkara pokok sehingga persidangan dugaan korupsi kuota haji tetap dilanjutkan.
Dalam sidang perdana, jaksa penuntut umum akan membacakan surat dakwaan yang berisi uraian mengenai dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada para terdakwa. Setelah dakwaan dibacakan, perkara akan memasuki tahapan persidangan berikutnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
Pihak Yaqut nantinya memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan dan pembelaan terhadap dakwaan yang disampaikan jaksa. Seluruh tuduhan yang diajukan akan diuji melalui proses persidangan dengan menghadirkan bukti serta keterangan saksi dan pihak terkait.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan mantan pejabat negara dan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji. Masyarakat kini menunggu proses persidangan untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana pengelolaan kuota haji tambahan tersebut berlangsung serta apakah dugaan penyimpangan yang disangkakan kepada para terdakwa dapat dibuktikan secara hukum.
Persidangan Yaqut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai seluruh rangkaian persoalan dalam pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024. Keputusan akhir nantinya akan ditentukan oleh majelis hakim berdasarkan fakta, bukti, dan keterangan yang terungkap selama proses persidangan.
