Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan proses penyusunan Perpres tersebut sudah memasuki tahap akhir. Menurutnya, sebagian besar pembahasan telah diselesaikan dan saat ini proses yang tersisa berkaitan dengan penyelesaian administrasi sebelum aturan resmi diterbitkan.
Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah berharap seluruh proses administrasi dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Dengan demikian, Perpres yang telah lama dinantikan oleh para pengemudi transportasi online dapat segera memiliki kepastian hukum.
Dalam pembahasan terbaru, pemerintah juga menyepakati bahwa pengemudi ojek online akan dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Status tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi para pengemudi untuk mendapatkan berbagai manfaat dari kebijakan pemerintah.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa pasal yang harus diselaraskan sebelum Perpres tersebut benar-benar difinalisasi. Ia menyebut jumlah pasal yang masih dalam proses sinkronisasi hanya sekitar dua pasal sehingga pemerintah akan mempercepat pembahasannya.
Pemerintah menilai penyelesaian aturan ini perlu dilakukan secepat mungkin. Hal tersebut juga menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar persoalan yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan pengemudi ojol segera mendapatkan kepastian.
Dengan status sebagai UMKM, pengemudi ojol nantinya dapat memperoleh sejumlah keuntungan. Salah satunya adalah fleksibilitas dalam menjalankan pekerjaan karena karakter pekerjaan sebagai pengemudi transportasi online memungkinkan mereka mengatur waktu kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.
Selain fleksibilitas waktu, status UMKM juga membuka peluang bagi pengemudi untuk mendapatkan berbagai program insentif pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi para pengemudi dan keluarganya.
Maman juga meluruskan informasi yang menyebut bahwa pengemudi ojol akan dikenakan pajak setelah masuk kategori UMKM. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Pemerintah justru menyiapkan sejumlah bentuk insentif bagi para pengemudi yang masuk dalam kategori tersebut.
Menurut Maman, pendapatan pengemudi ojol yang berada pada kisaran tertentu membuat mereka tidak serta-merta dikenakan pajak penghasilan. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang menyebut kebijakan baru tersebut akan membebani pengemudi dengan kewajiban pajak.
Rencana pemberian status UMKM tersebut juga disebut telah mendapat respons positif dari sejumlah komunitas dan organisasi pengemudi ojol. Pemerintah sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan berbagai kelompok pengemudi untuk menyerap aspirasi yang nantinya menjadi bahan dalam penyusunan regulasi.
Selain membahas status pengemudi, pemerintah juga terus menyelesaikan aturan teknis yang berkaitan dengan ekosistem transportasi online. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pembahasan masih dilakukan agar aturan yang nantinya diterbitkan tidak menimbulkan penafsiran berbeda di lapangan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pembagian pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Kebijakan pembagian 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk aplikator telah mulai diterapkan sejak 1 Juli 2026 dan menjadi bagian yang akan diperkuat dalam regulasi transportasi online.
Pemerintah juga membuka kemungkinan adanya pengaturan mengenai layanan pengantaran barang dan makanan dalam ekosistem transportasi digital. Pengaturan lebih lanjut untuk layanan tersebut akan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital sesuai dengan bidang kewenangannya.
Dengan semakin dekatnya target penerbitan Perpres, pemerintah berharap aturan tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik bagi pengemudi ojol. Penyelesaian regulasi sebelum 17 Agustus 2026 diharapkan menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem transportasi online yang lebih teratur, sekaligus memberikan manfaat bagi para pengemudi dan pihak aplikator.
