Menurut Sudaryono, besaran anggaran yang telah ditentukan bukan alasan untuk menurunkan kualitas makanan. Setiap penyedia makanan dalam program MBG tetap harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh BGN, baik dari sisi kandungan gizi maupun kualitas bahan yang digunakan.
Program MBG merupakan salah satu program pemerintah yang memiliki cakupan penerima manfaat cukup besar. Karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien agar dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal tanpa mengurangi manfaat makanan yang diterima masyarakat.
Sudaryono menekankan bahwa kualitas makanan menjadi salah satu hal yang tidak boleh dikorbankan. Makanan yang diberikan kepada penerima manfaat harus tetap memperhatikan kebutuhan nutrisi sehingga tujuan utama program untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai.
Besaran anggaran Rp15 ribu per porsi juga tidak berarti seluruh dana tersebut hanya digunakan untuk membeli bahan makanan. Pengelolaan anggaran harus memperhitungkan berbagai kebutuhan dalam proses penyediaan makanan, termasuk pengolahan, distribusi, serta operasional dapur yang menjalankan program MBG.
BGN terus melakukan pembenahan dalam tata kelola program agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif. Pengawasan diperlukan untuk memastikan dana yang tersedia benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak menimbulkan pemborosan.
Selain persoalan anggaran, BGN juga memperhatikan kualitas bahan makanan yang digunakan. Pemilihan bahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai gizi, keamanan pangan, serta kesesuaian dengan kebutuhan penerima manfaat.
Sudaryono juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan Program MBG. Pengelolaan yang terbuka diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana program tersebut dijalankan serta bagaimana anggaran negara digunakan.
Pengawasan terhadap dapur-dapur yang menyediakan makanan MBG juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas program. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan menjalankan proses pengolahan makanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Dalam pelaksanaannya, BGN tidak hanya memperhatikan jumlah makanan yang dapat disalurkan kepada penerima manfaat. Kandungan gizi dan kualitas makanan juga menjadi indikator penting yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara program.
Pemerintah berharap keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan untuk menyediakan makanan bergizi. Efisiensi dalam pengadaan bahan dan pengelolaan operasional diharapkan dapat membuat anggaran yang tersedia tetap mampu menghasilkan makanan yang berkualitas.
Di sisi lain, BGN juga berupaya mencegah terjadinya praktik yang dapat meningkatkan biaya operasional secara tidak wajar. Pengelolaan yang lebih tertib dan transparan diharapkan dapat membuat anggaran Rp15 ribu per porsi digunakan secara tepat sasaran.
Program MBG sendiri ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok penerima manfaat seperti anak-anak sekolah. Karena itu, kualitas makanan menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan program tersebut.
Sudaryono memastikan bahwa BGN akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG. Apabila ditemukan persoalan dalam penyediaan makanan, pemerintah akan melakukan perbaikan agar kualitas layanan tetap sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Dengan adanya jaminan tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas makanan yang diberikan melalui Program Makan Bergizi Gratis. Anggaran Rp15 ribu per porsi akan tetap dikelola secara efisien, sementara pemenuhan kebutuhan gizi dan kualitas makanan tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program.
