Berita Terkini Indonesia -- Lokasi pembangunan vila dan hotel mewah Amankila di Kecamatan Manggis, Karangasem, disegel oleh Satpol PP Bali bersama Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali pada Rabu (1/10). Penyegelan dilakukan di area proyek resor seluas 4 hektare tersebut.
Menanggapi hal itu, perwakilan Amankila Project, I Nengah Jati, menyatakan pihaknya menghormati langkah pemerintah dan siap mematuhi seluruh regulasi. Namun, ia menilai pemberitaan di media tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
“Kami terbuka terhadap proses yang dilakukan DPRD dan akan mengikuti aturan yang berlaku. Namun, informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta sebenarnya,” ujar Jati, Jumat (3/10).
Ia menjelaskan bahwa Amankila Project telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sejak 24 Agustus 2024. Setelah itu, kegiatan di lapangan hanya sebatas penataan lahan pada April hingga Juni 2025. Saat ini, tidak ada aktivitas pembangunan karena pihaknya masih menunggu izin Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (PBG-LSF) serta proses tender kontraktor.
“Kami hanya belum mendapatkan izin PBG-LSF. Izin lainnya sudah lengkap. Jadi kalau disebut dihentikan, sebenarnya tidak ada kegiatan pembangunan yang berlangsung,” jelasnya.
Jati optimistis izin PBG-LSF dapat terbit bulan ini melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang saat ini masih menunggu tahap sidang.
Sementara itu, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menegaskan pentingnya ketaatan terhadap aturan tata ruang dan perizinan demi menjaga ketertiban dan keberlanjutan pembangunan pariwisata di daerahnya.
“Untuk proyek Amankila, kami sudah meminta agar segera melengkapi izin PBG-LSF yang masih dalam proses,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pengelola hotel lain di kawasan Padangbai yang dekat dengan sempadan sungai agar berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS). Menurutnya, pemerintah daerah mendukung investasi dan sektor pariwisata, tetapi tetap menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan serta pengawasan lapangan secara rutin.
Sebelumnya, Pansus TRAP DPRD Bali dan Satpol PP telah melakukan inspeksi mendadak di lokasi proyek Amankila. Ketua Pansus, I Made Suparta, menyebut kegiatan pembangunan dihentikan karena perizinan belum lengkap meski proyek tersebut berada di kawasan zona pariwisata.
