BeritaTerkiniIndonesia - Isu penggunaan transportasi umum oleh pejabat negara kembali mencuat setelah sejumlah pihak meminta para menteri untuk memberi contoh dalam penggunaan moda transportasi publik. Permintaan ini muncul seiring dengan berbagai kebijakan pembatasan kendaraan pribadi dan dorongan untuk mengurangi kemacetan serta polusi udara di kota-kota besar, terutama Jakarta.
Beberapa menteri pun merespons wacana ini dengan beragam pendapat. Menteri Perhubungan, misalnya, menyatakan bahwa penggunaan transportasi umum oleh pejabat negara bisa menjadi simbol kepedulian terhadap efisiensi mobilitas masyarakat. "Jika sistem transportasi umum kita sudah benar-benar optimal dan nyaman, saya sangat mendukung penggunaan transportasi publik oleh pejabat dan masyarakat secara luas," ujarnya.
Di sisi lain, Menteri lain yang enggan disebutkan namanya menilai bahwa penggunaan transportasi umum oleh pejabat negara perlu disesuaikan dengan agenda dan tingkat urgensi pekerjaan mereka. "Sebagai pejabat, mobilitas kami sangat tinggi. Kadang dalam satu hari harus menghadiri berbagai rapat di tempat berbeda. Efisiensi waktu menjadi faktor utama dalam memilih moda transportasi," katanya.
Meski demikian, ada juga menteri yang mengaku sesekali menggunakan transportasi umum, seperti MRT dan KRL, terutama untuk meninjau kondisi di lapangan. "Saya beberapa kali naik MRT untuk melihat langsung bagaimana pelayanan dan fasilitas yang ada. Saya rasa, jika infrastruktur semakin membaik, akan lebih banyak pejabat dan masyarakat yang mau beralih ke transportasi umum," tutur salah satu pejabat terkait.
Sementara itu, pengamat transportasi menilai bahwa keteladanan dari para pejabat dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk lebih percaya pada transportasi umum. "Jika para pemimpin memberikan contoh, masyarakat akan lebih yakin bahwa transportasi publik memang layak digunakan. Namun, tentu saja harus diiringi dengan peningkatan layanan dan kenyamanan," kata seorang analis transportasi.
Debat mengenai kewajiban pejabat menggunakan transportasi umum terus berkembang di tengah upaya pemerintah mengatasi permasalahan kemacetan dan polusi udara. Pertanyaannya, akankah ada kebijakan yang benar-benar mengatur hal ini di masa depan?