DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga lahan pertanian di tengah meningkatnya aktivitas investasi dan perkembangan sektor pariwisata. Menurutnya, pembangunan Bali perlu dilakukan secara seimbang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, keberlanjutan pertanian, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
Koster menilai kondisi Bali sebagai wilayah dengan luas yang relatif terbatas membuat tekanan pembangunan semakin besar. Pertumbuhan pariwisata dan investasi perlu diiringi dengan kebijakan yang mampu mencegah berkurangnya lahan produktif, sehingga keberadaan sektor pertanian tetap dapat dipertahankan sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat Bali.
Menurut Koster, larangan alih fungsi lahan saja belum cukup untuk mempertahankan sawah. Petani juga membutuhkan dukungan dan insentif ekonomi agar mempertahankan lahan pertanian menjadi pilihan yang menguntungkan. Selain itu, regenerasi petani menjadi tantangan karena tenaga kerja sektor pertanian saat ini banyak didominasi masyarakat berusia di atas 50 tahun.
Pemerintah Provinsi Bali juga telah memperkuat kebijakan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan produktif dan larangan alih kepemilikan lahan secara nominee. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga lahan produktif dari tekanan pembangunan sekaligus mencegah praktik kepemilikan tanah yang dapat mengancam keberlanjutan pengelolaan lahan.
Koster menekankan bahwa pembangunan Bali tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek. Perlindungan alam, pertanian, sumber daya air, serta kesejahteraan masyarakat perlu menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Ia juga meminta Notaris dan PPAT ikut berperan dalam menjaga kepastian hukum pertanahan dan mencegah praktik nominee di Bali.
