Meskipun demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Pasalnya, luas wilayah yang terdampak karhutla di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 107.000 hektare.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan pemerintah terus berusaha mencegah agar asap dari kebakaran tidak menyebar hingga melewati wilayah Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari gangguan terhadap negara-negara yang berada di sekitar Indonesia.
Menurut Djamari, pemerintah berkomitmen menangani karhutla secara maksimal. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat di dalam negeri, tetapi juga memastikan kebakaran yang terjadi tidak memberikan dampak buruk bagi negara lain.
Untuk mempercepat proses pemadaman, pemerintah mengerahkan sejumlah armada udara. Puluhan helikopter digunakan untuk membantu memadamkan titik api yang tersebar di sejumlah wilayah rawan kebakaran.
Djamari menyebutkan bahwa sekitar 43 helikopter telah dikerahkan dalam operasi penanganan karhutla. Selain helikopter, pemerintah juga menyiapkan pesawat jenis fixed-wing dengan jumlah yang dapat mencapai sekitar 10 hingga 15 unit sesuai kebutuhan di lapangan.
Penggunaan armada udara dilakukan karena terdapat sejumlah titik kebakaran yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dengan bantuan dari udara, proses pemadaman di lokasi yang sulit diakses diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.
Selain mengandalkan operasi udara, pemerintah juga memperkuat penanganan kebakaran melalui jalur darat. Petugas di lapangan terus melakukan pemadaman serta mengawasi titik-titik yang berpotensi kembali terbakar.
Dalam penanganan melalui jalur darat, petugas dibekali tangki air fleksibel. Peralatan tersebut dapat digunakan sebagai tempat penampungan air sementara sehingga petugas lebih mudah memperoleh pasokan air ketika menangani titik api yang berada di lokasi sulit dijangkau.
Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan munculnya asap yang bergerak menuju wilayah perbatasan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya pencemaran udara lintas negara.
Djamari kembali menegaskan bahwa sampai saat ini belum terdapat laporan mengenai negara tetangga yang merasa terganggu akibat asap karhutla dari Indonesia. Meski belum ada keluhan, pemerintah tetap tidak ingin menganggap persoalan tersebut ringan.
Berdasarkan data pemerintah, sekitar 107.000 hektare lahan telah terdampak kebakaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pengerahan sumber daya dan koordinasi yang cukup besar.
Saat ini terdapat enam provinsi yang menjadi perhatian khusus pemerintah karena memiliki tingkat kerawanan karhutla yang tinggi. Wilayah tersebut meliputi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Sebagian wilayah yang menjadi perhatian tersebut memiliki kawasan lahan gambut. Jenis lahan ini dinilai lebih mudah terbakar ketika memasuki musim kemarau dan membutuhkan penanganan khusus karena api dapat menyebar maupun bertahan di bawah permukaan tanah.
Pemerintah berharap berbagai langkah yang telah dilakukan mampu mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran semakin meluas. Selain itu, pemerintah berupaya memastikan asap karhutla tidak sampai mengganggu negara-negara tetangga. Dengan penanganan yang cepat dan koordinasi yang kuat, persoalan karhutla diharapkan dapat dikendalikan sekaligus menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara-negara di kawasan.
