NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah menyusun kerangka kerja mengenai perpajakan internasional sebagai upaya menciptakan sistem pajak global yang lebih adil dan transparan. Pembahasan tersebut mencakup berbagai persoalan perpajakan yang melibatkan negara-negara di dunia.
Kerangka perpajakan internasional ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi negara dalam menentukan hak pemajakan atas aktivitas ekonomi yang melibatkan lebih dari satu wilayah. Hal tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya perdagangan dan aktivitas bisnis lintas negara.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pembagian hak pemajakan antara negara tempat perusahaan beroperasi dan negara tempat perusahaan tersebut berdomisili. Aturan yang jelas diperlukan agar tidak terjadi perebutan hak pemajakan yang dapat menimbulkan persoalan antarnegara.
Selain membahas hak pemajakan, PBB juga memberikan perhatian terhadap penyelesaian sengketa pajak internasional. Perbedaan penerapan aturan perpajakan antarnegara selama ini dapat menimbulkan konflik, terutama bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di berbagai negara.
Pembentukan kerangka tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Dengan adanya aturan yang lebih terkoordinasi, potensi terjadinya pajak berganda serta praktik penghindaran pajak dapat ditekan.
Pembahasan mengenai perpajakan internasional juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama antarnegara. Negara berkembang turut membutuhkan sistem yang mampu memastikan penerimaan pajak tetap terlindungi ketika berhadapan dengan aktivitas ekonomi global.
Melalui penyusunan kerangka perpajakan internasional ini, PBB berupaya mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih inklusif, adil, dan efektif. Kesepakatan yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat membantu negara-negara menyelesaikan persoalan hak pemajakan sekaligus menangani sengketa pajak secara lebih terstruktur.
