Kebijakan tersebut sebelumnya diterapkan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Aturan itu menjadi salah satu bentuk evaluasi terhadap jajaran aparat keamanan dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah.
Djamari menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dapat digunakan apabila terdapat pejabat daerah yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam menangani karhutla.
Menurutnya, penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan keseriusan dari seluruh jajaran yang berada di wilayah terdampak. Aparat keamanan di daerah memiliki peran penting dalam memastikan kebakaran dapat dikendalikan dan tidak semakin meluas.
Pemerintah saat ini memberikan perhatian khusus terhadap karhutla karena luas lahan yang terdampak telah mencapai angka yang cukup besar. Kondisi tersebut membuat upaya pencegahan dan pemadaman harus dilakukan secara maksimal.
Djamari menilai setiap pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan karhutla harus bekerja secara optimal. Apabila terjadi kegagalan dalam menjalankan tugas, evaluasi terhadap pejabat terkait dapat dilakukan.
Kebijakan pencopotan tersebut bukan hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman. Langkah tersebut juga menjadi instrumen untuk meningkatkan tanggung jawab dan kinerja aparat dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah berharap ancaman karhutla dapat ditangani sejak awal sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat terus diperkuat.
Selain melakukan pemadaman, aparat juga memiliki tanggung jawab dalam mencegah terjadinya kebakaran baru. Pemantauan wilayah rawan, patroli, serta penindakan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran menjadi bagian dari upaya pencegahan.
Karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan. Asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi, serta kegiatan ekonomi di wilayah yang terdampak.
Pemerintah juga berupaya memastikan asap akibat kebakaran tidak menyebar hingga ke negara tetangga. Sampai perkembangan terbaru, pemerintah menyatakan belum menerima keluhan dari negara-negara sekitar terkait asap karhutla Indonesia.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mempercepat penanganan. Dukungan personel, peralatan pemadam, hingga armada udara disiapkan untuk membantu menangani titik-titik kebakaran yang sulit dijangkau.
Djamari menekankan bahwa seluruh pihak harus memiliki rasa tanggung jawab yang sama dalam menangani karhutla. Keberhasilan penanganan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada kesiapan aparat dan pemerintah daerah di wilayah masing-masing.
Penerapan kembali kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong para pejabat terkait agar lebih serius dalam menangani karhutla. Pemerintah ingin memastikan setiap wilayah yang memiliki potensi kebakaran tinggi mendapatkan pengawasan dan respons yang cepat.
Dengan tetap berlakunya kebijakan pencopotan pejabat yang dinilai gagal menangani karhutla, pemerintah memberikan penekanan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan harus ditangani secara serius. Evaluasi terhadap kinerja Kapolda maupun Pangdam dapat dilakukan apabila penanganan di wilayahnya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
